Jakarta -- Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengganti sejumlah menterinya di periode kedua kepemimpinan menuai respons miring dari sejumlah pihak, terutama dua partai oposisi Demokrat dan PKS.

Langkah reshuffle kabinet disebut-sebut hanya untuk memenuhi ambisi politik Jokowi dua tahun sebelum habis masa jabatan pada 2024. Terutama untuk mengakomodir partai koalisi pemerintah.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai reshuffle kali ini tak menjawab persoalan masyarakat atau memaksimalkan kinerja di dua tahun terakhir masa jabatan.

"Terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/6).

Meski reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, Kamhar menilai keputusan tersebut kali ini tak memuaskan. Ia pesimis sejumlah menteri dan wakil menteri baru yang ditunjuk Presiden akan membawa perbaikan.

Dia mengingatkan publik agar semakin kritis mengawal sisa dua tahun pemerintahan presiden, terlebih dengan masuknya Zulkifli Hasan yang sempat mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024.

"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden," katanya.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan reshuffle kali ini telah melalui sejumlah proses pertimbangan diskusi yang matang. Menurut dia, reshuffle saat ini menjadi momentum yang tepat bagi Jokowi.

Pramono menyebut, setelah delapan menjabat, Jokowi mengetahui apa yang dibutuhkan bagi jalannya roda pemerintahan. Termasuk soal sejumlah persoalan yang dihadapi saat ini seperti terkait minyak goreng, energi, dan pangan.

"Sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," katanya.

Sementara itu, DPP PKS mengingatkan kinerja menteri merupakan cerminan manajerial presiden. Sebab, semua kebijakan menteri berada di bawah komando langsung presiden.

Oleh karenanya, jika ada menteri yang dianggap gagal, PKS menilai hal itu juga kegagalan Presiden. Terlebih, Jokowi juga kerap mengingatkan tidak ada visi misi menteri, kecuali visi misi Presiden.

Sejak kembali terpilih di Pilpres 2019, Jokowi tercatat telah tiga kali merombak Kabinet Indonesia Maju. Sebelum ini, reshuffle masing-masing dilakukan pada 22 Desember 2020 dan 28 April 2021.

Dalam reshuffle kali ini, dia total menunjuk lima orang baru di Kabinetnya. Masing-masing dua menteri, satu wakil menteri, dan mengisi dua pos wakil menteri yang kosong.

Mereka yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi. Lalu, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Kemudian tiga kursi wakil menteri diisi Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan sesama kader PSI Surya Tjandra; Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) diisi John Wempi Watipo dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.(cnn)