Jakarta -- Pemerintah memutuskan menghentikan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan covid-19 dalam Rancangan APBN 2023.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan penghapusan dana covid-19 sejalan dengan melandainya kasus penyebaran di dalam negeri, bahkan setelah libur lebaran bulan lalu.

"Mudah-mudahan, seiring dengan melandainya covid ini, mungkin kita di tahun ini masih ada program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) masih akan tetap ada untuk mendorong ekonominya. Di tahun depan tidak ada," ujarnya dalam diskusi media, Jumat (10/6).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk covid-19 melalui program PEN sejak 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 disiapkan anggaran sebesar Rp695,2 triliun dan naik menjadi Rp744,7 triliun pada 2021.

Kemudian, pada 2022 anggaran PEN turun menjadi sebesar Rp455,62 triliun yang terbagi dalam tiga klaster, yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut Susi menjelaskan setelah program PEN berakhir, pemerintah akan lebih fokus untuk menangani dampak krisis global ke dalam negeri. Ada tiga dampak yang akan dimitigasi, yakni sektor pangan, energi dan keuangan.

Tak hanya itu, dalam penanganan dampak krisis global ini Indonesia bahkan mengambil peran dalam kelompok Global Crisis Response Group (GCRG) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Peran kita tidak hanya di tingkat nasional tangani berbagai krisis global yang berpengaruh langsung terhadap negara kita. Tetapi pemerintah berkontribusi langsung menangani krisis global," imbuh dia.(cnn)