Basuki Tjahaja Purnama.(ist)
|
Sabtu, 28 Januari 2012 | 00:36 |
JAKARTA - Peran politik warga Tionghoa senantiasa mengalami pasang surut, yang paling jelas adalah di masa Orde Baru, dimana partisipasi politik warga Tionghoa dikebiri habis-habisan, hanya ditempatkan sebagai pelaku bisnis semata. Di masa Reformasi, terutama saat Gus Dur menjadi Presiden, partisipasi warga Tionghoa dipulihkan, salah satunya melalui simbolisasi Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Soal dinamika partisipasi politik warga Tionghoa inilah yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H, yang kebetulan berdekatan dengan Hari Raya Imlek. Perbincangan kali ini mengundang tiga narasumber, masing-masing adalah Veronica Koman (aktivis Jaringan Tionghoa Muda), Basuki Tjahaja Purnama (biasa disapa Ahok, mantan Bupati Belitung Timur, Anggota DPR RI Fraksi Golkar) dan Didi Kwartanada (pakar kajian Tionghoa)
Menurut Didi Kwartanada, sebetulnya keterlibatan warga Tionghoa dalam pemerintahan bukan hal baru. Kalau kita lihat sejarah, di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, pada Abad XIX yang menjadi Bupati Kota Jogjakarta seorang Tionghoa, namanya Raden Tumenggung Secodiningrat, nama asli Tionghoanya Tan Jin Sing. Jadi sebetulnya ada kesinambungan. Kemudian di masa Bung Karno banyak juga menteri dari golongan Tionghoa. Namun kesinambungan ini diputus di masa Orde Baru, di mana tidak ada menteri keturunan Tionghoa. Baru menjelang runtuhnya Orde Baru muncul nama Bob Hasan, yang sejak lama dikenal sebagai kroni Soeharto. Sekarang kita memiliki dua Menteri etnis Tionghoa, yaitu Mari Elka Pangestu dan Amir Syamsudin. Setelah di era sebelumnya, kita mengenal Kwik Kian Gie.
Basuki Tjahaja (Ahok) mengakui, sejak kecil didorong ayahnya untuk menjadi pejabat, agar bisa membantu orang banyak melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, bagi Ahok menjadi pejabat semata-mata bukan untuk memburu kekuasaan. Dalam pandangan Ahok, bila jadi pengusaha terus, memang bisa membantu orang lain, namun itu terbatas hanya untuk bebarapa orang. Ketika maju sebagai calon bupati, keluarga dan teman-temannya meragukan dia bisa menang, mengingat dia berasal dari kelompok minoritas. Tapi Ahok tetap yakin, karena menurutnya ada bahasa universal yang sama pada setiap manusia, hati nurani. “Saat berkampanye dulu, baik sebagai calon bupati maupun DPR RI, konstituen bisa merasakan orang ini tulus atau tidak, ini orang bisa bermanfaat atau tidak,” tambah Ahok.
Sementara Veronica merasakan apatisme yang melanda generasi muda Tionghoa. Veronica melanjutkan, seandainya mereka tahu ada yang sesuatu yang salah dengan pemerintahan, generasi muda Tionghoa tetap diam saja. Ketika terlibat di beberapa kegiatan kemanusiaan atau lingkungan, Veronica selalu menjadi peserta termuda, yang semakin meyakinkan dirinya soal apatisme kaum muda Tionghoa.
Didi mengingatkan kembali soal jasa warga keturunan Tionghoa, seperti cara bersawah, atau pembuatan gula. Dan juga orang Tionghoa terlibat aktif dalam Islamisasi di Jawa. Kemudian juga yang tidak kalah besar jasanya adalah dalam penyebaran Bahasa Indonesia. Karena di masa penjajahan banyak orang Tionghoa memiliki surat kabar yang ditulis dalam Bahasa Melayu, jadi mereka menyebarkan gagasan keindonesiaan melalui Bahasa Indonesia.
Ahok berpendapat, tugas utama pemerintah adalah menjadikan masyarakat sejahtera, yang dalam istilah Ahok adalah membuat otak rakyat penuh, perut rakyat penuh, dan dompet rakyat penuh. Ahok menceritakan pengalaman saat menjadi bupati, bahwa petani itu tidak butuh ladang atau sawah. Kalau sawah dicetak kemudian diberi sertifikat, nanti tanah itu akan dijual. Harusnya begitu cetak sawah, pemerintah sediakan bibit, pupuk, obat, dan membeli kembali dengan harga sesuai patokan di pasaran, baru petani bisa makmur.
Kemudian Veronica menyatakan keprihatinannya ketika seorang pengusaha besar Tionghoa, menghibahkan uangnya dalam jumlah besar pada sebuah universitas terkenal di Singapura (National University of Singapore). Sementara Veronica berusaha mencari sumbangan untuk membangun sekolah untuk anak jalanan itu saja setengah mati, Veronica bisa memahami kalau pengusaha bisa menggunakan uangnya semaunya, tapi di mata Veronica, pengusaha dianggapnya kurang nasionalis.(Red) |
[ Kembali ] | | » Berita Terkait | |
