Fraksi PDIP Polemik Masalah Bantuan Provinsi Dihentikan
PDI Perjuangan
Kamis, 17 September 2009 | 10:44
Serang - Ketua Frkasi PDI P DPRD Banten, Ananta Wahana meminta kepada forum komunikasi bupati/walikota se-Provinsi Banten untuk belajar dari sikap sang proklamator yakni mantan Presiden Republik Indonesia, Soekarno.
"Sikap Bung karno sang founding father ketika ditawari bantuan kolonialis tetapi untuk memberangus kedaulatan republik tercinta ini, beliau dengan lantang katakan "go to hell with your aid atau bawa ke neraka bantuanmu," ujar lelaki yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI P Banten ini.
Ananta mengutarakan, penolakan yang dilakukan oleh Bung Karno, itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan orientasi ideologi. "Bung Karno menolak bantuan karena pertimbangan ideologis dan harga diri sebagai bangsa. Kalau dilihat dari cara pandang pragmatis tentunya saat itu republik sangat membutuhkan bantuan dana,” jelasnya.
Dia mengaku prihatin polemik antara bupati walikota se Banten dengan gubernur Banten saat ini menjadi sebuah tontonan yang memalukan. Seharusnya polemik segera dihentikan, karena hal tersebut mengemuka tanpa ada alasan ideologis untuk kepentingan rakyat.
"Yang menjadi alasan hanyalah angka-angka serta jawaban legalistik yuridis semata. Lebih memprihatinkan lagi, polemik tersebut cenderung berkepanjangangan dan tak berkesudahan. Tidak ada yang rela mengambil inisiatif sebagai pejuang.Ini merupakan produk budaya pragratisme paternalistik serta politik pencitraan yang dibangun para pemimpin feodal,"terangnya.
Permasalahan yang terjadi saat ini katanya, bukan karena ngotot demi memperjuangkan harkat martabat rakyatnya untuk memenuhi hak-hak dasar tetapi karena lebih didasarkan pada kebiasaan serta pendekatan pada pola penyusunan APBD yang berbasis pada ukuran pertumbuhan ekonomi atau neo liberalisme. Sementara di pihak lain mengacu pada kewenangan.
Oleh karena itu dia berharap, agar fondasi argumen masing-masing pihak mendasar dan berpihak pada kepentingan rakyat dan konstitusi.
"Tidak lagi, hanya memunculkan pernyataan-pernyataan asal waton suloyo. Di mana dalam sistem negara kesatuan, tidak boleh ada boikot memboikot, tidak boleh ada ancam mengancam, tidak boleh ada kuasa kekuasaan, tetapi yang ada adalah perlombaan pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, penghapusan ketergantungan dan pensejahteraan rakyat menuju Banten yang bermartabat,” jelasnya.
Untuk itu, agar polemik antar kepala daerah ini tidak menjadi episode tontonan masyarakat agar mulai sekarang dihentikan. Tidak ada jalan lain kecuali perlu menurunkan egonya untuk duduk bersama merumuskan kembali kepentingam rakyatnya.
"Beda pendapat boleh tetapi yang tidak boleh adalah pendapat beda yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Dan kami berharap polemik segera disudahi dan hasilnya membawa perubahan menuju kesejahteraan rakyat yang lebih baik,"ungkapnya. (yus)
