Pandeglang - Menuju penetapan tiga kursi Wakil Ketua DPRD Pandeglang, dua nama dari Fraksi PDIP, Eri Suhaeri dan Rudiat mulai bersaing memperebutkan jatah satu kursi Wakil Ketua tersebut. Sementara berdasarkan informasi, dua kursi wakil pimpinan itu, akan dijabat oleh Ramjani Soegiri dari Fraksi Golkar, dan satu lagi oleh Tengku Abdurahman dari PPP.
Sumber dari salah seorang anggota Fraksi PDIP, Ade Kadar, untuk calon Wakil Ketua Dewan dari PDIP adalah Eri Suhaeri. Alasannya, dia mendapat surat pengesahan langsung dari DPD PDIP Banten atas usulan rapat DPC yang dihadiri para pengurus DPC PDIP Pandeglang.
“Ya, DPC sudah menerima surat dari DPP soal, pencabutan dan pembatalan nama Duriat sebagai orang yang dicalonkan untuk menjabat Ketua DPRD Pandeglang,” kata Ade Kadar, dan Wakil Ketua DPC bidang Informasi dan Komuniksi, Entis, kemarin.
Sementara itu, kata Ade Kadar, surat pencabutan nomor 2722/IN/DPP/VIII/2009 , ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen, Pramono Anung. Surat pencabutan itu diterima DPC pada tanggal 29 Agustus kemarin. “Untuk menunggu siapa calon yang akan disahkan partai menjadi Wakil Ketua Dewan, menunggu surat dari DPD PDIP Banten,” katanya.
Sementara itu, Duriat memiliki surat pengesahan langsung dari Ketua DPC Pandeglang, Dedi Gumelar alias Miing , dan juga mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri dan Pramono Anung.
Adapun Surat pengesahan Duriat sebagai Waki Ketua DPRD Pandeglang dari DPP PDIP, dengan nomor 2722/IN/DPP/VIII/2009. Surat tersebut asli dan telah ditembukan ke Ketua DPRD sementara, Kabupaten Pandeglang. Roni Bahroni.
“Saya tidak mau banyak mengomentari surat pencabutan diri saya yang katanya ada ke DPC. Apa mungkin, DPP mengeluarkan surat pencabutan dengan begitu cepat, tanpa ada proses dan aturan. Kami akan bicarakan dulu dengan DPC ,” kata Duriat, kemarin.
Ketua DPRD Pandeglang sementara, Roni Bahroni mengaku baru menrima surat tentang pengesahan saudara Duriat dari DPP PDIP, dan saudara Eri Suheari dari DPD PDIP. Akan tetapi, belakangan, muncul surat pencabutan dan pembatalan Duriat dari DPP PDIP.
“ Untuk surat pencabutan itu, saya baru terima kabar dan informasi dari staf Sekwan, bahwa ada suret pencabutan atas nama Duriat Dari DPP PDIP, masuk. Soal surat mana yang sah dan mana yang tidak sah, saya belum bisa menyebutkan surat mana yang sah, karena masih menunggu susunan kedudukan (susduk) DPRD yang baru, yang kabarnya tanggal 3 September akan turun,” katanya. (yus)
|
