Jakarta - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengikuti Pemilu 2009 mengalami penurunan dibandingkan pada Pemilu 2004. Kalau pada Pemilu 2004, TKI yang terdaftar di DPT sebanyak 1.9 juta orang, namun pada Pemilu 2009 turun menjadi 1,5 juta orang. Demikian disampaikan pemerhati buruh migran Wahyu Susilo dalam diskusi buruh migran menghadapi pemilu di Jakarta, Selasa (7/4). Ditambahkan Wahyu, jadi setelah DPT direvisi, jumlah buruh migran yang mengikuti pemilu berkurang sekitar 30.000 orang.
“Hal ini muncul bukan karena faktor buruh migrannya, tapi bisa disebabkan faktor kemampuan penyelenggara pemilu (KPU) dalam mendata buruh migran yang akan mengikuti pemilu,” ujarnya. Padahal, sambung Wahyu, suara yang dihasilkan pemilih buruh migran cukup signifikan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar dibentuk dapil khusus luar negeri. Hal ini untuk memudahkan dalam memudahkan dalam mendata pemilih di luar negeri, termasuk buruh migran.
Di sisi lain, Wahyu pun menengok pengalaman Pemilu 2004, di mana ada 9 caleg yang ikut dalam dapil Jakarta 2. “Anehnya setelah terpilih menjadi anggota dewan, ke-9 orang itu tidak masuk komisi IX yang membidangi masalah buruh. Padahal, konstituen yang memilihnya sebagian dari kaum buruh. Ini kan namanya tidak konsisten. Saya nggak tahu alasan mereka tidak masuk dalam komisi IX,” ungkapnya lagi.
Sementara, dalam kesempatan sama, anggota KPU Syamsul Bahri menyatakan, menurunnya jumlah buruh migran dalam Pemilu 2009 disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, perusahaan yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri bangkrut. Jadi ada kesulitan dalam mendata jumlah TKI yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, sambungnya, organisasi buruh migran seharusnya memberikan data kepada pihak Departemen Luar Negeri. Kemudian dilakukan pemutakhiran data. Kalau sudah demikian, tidak akan ada kesulitan lagi dalam mendata pemilih yang akan mengikuti pemilu.(wan)
|
