Rizal Ramli (Koordinator Blok Perubahan) |
Selasa, 07 April 2009 | 14:43 |
Jakarta - Koordinator Blok Perubahan Rizal Ramli menilai, pada Pemilu 1999 di era Presiden BJ Habibie tidak ada campur tangannya. Bahkan dia memastikan bahwa pemilu pertama kali di era reformasi tersebut berlangsung jujur dan adil (jurdil). Menurutnya, Habibie menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diisi oleh figur-figur berkualitas. "Waktu itu Ketua KPU Pak Rudini, Wakilnya Adnan Buyung Nasution. Jadi, secara kualitas personil KPU memang menjanjikan, sehingga tak mudah diintervensi," kata Rizal kepada satuNews.com di Jakarta, Selasa (7/4).
Bagitu juga pada Pelaksanaan Pemilu 2004 tidak ada intervensi. Ketika itu Presiden Megawati tidak campur tangan. Malah personil KPU dipilih melalui proses seleksi yang sangat ketat dan demokratis. "Anggota KPU 2004 sangat paham organisasi dan hukum, sehingga pemilu berlangsung jujur dan adil. Walaupun belakangan ada kasus uang, tapi itu tak mempengaruhi kualitas pemilu," ulasnya mantan Menteri Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini. Namun kualitas Pemilu 2009 menurun. Bahkan, pihaknya menangkap sinyal adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap KPU.
"Pemilu ini mungkin akan menjadi pemilu paling jelek dan paling payah dibanding pemilu tahun 1999 dan 2004," tandasnya. Rizal mengantongi dua kelemahan KPU yang sekarang, yakni kualitas kurang meyakinkan dan mengesankan tidak independen. Salah satunya terlihat dari penentuan hari pemungutan suara yang biasanya dilakukan setiap tanggal 5 April. Namun, untuk Pemilu 2009 digeser ke tanggal 9 April. Selain itu, KPU yang lalu tak percaya dengan data dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Sebaliknya, mereka menggunakan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah itu, data tersebut diverifikasi sendiri oleh KPU. "KPU yang sekarang menerima data dari Depdagri mentah-mentah tanpa dibersihkan, tanpa dibandingkan sehingga tak aneh ada pemilih fiktif yang jumlahnya mencapai 20 persen di seluruh Indonesia," kuncinya.(zal)
|
[ Kembali ] | | » Berita Terkait | | MK Harus Bertanggung Jawab Atas Kasus Bima | | Dansatgas Konga XXV-D terima kunjungan Komandan Cambodia | | BI Akui Rupiah Tak Bisa Melawan Krisis Ekonomi Global | | Rita Subowo Puas Atlet Indonesia Lampaui Target | |
